Follow Us:

AMO - AARUNYA MITRA OPTIMA

Infrastructure Consulting Firm

Home Relevant Regulations
Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
NoPeraturan TerkaitPerihal
1Perpres Nomor 38 Tahun 2015Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
2Perpres Nomor 78 Tahun 2010Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
3Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
4Permendagri Nomor 96 Tahun 2016Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur
5PMK No 260 Tahun 2016Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
6PMK Nomor 143 Tahun 2013Panduan Pemberian Dukungan Kelayakatan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
7PMK Nomor 170 Tahun 2015Perubahan PMK Nomor 143 Tahun 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakatan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
8PMK Nomor 190 Tahun 2015Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
9PMK Nomor 223 Tahun 2012Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
10PMK Nomor 260 Tahun 2010Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
11PMK Nomor 265 Tahun 2015Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Proyek Strategis Nasional
12Perpres Nomor 58 Tahun 2017Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
13Perpres Nomor 102 Tahun 2016Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
14Perpres Nomor 122 Tahun 2016Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
15Perpres Nomor 3 Tahun 2016Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
16Perpres Nomor 56 Tahun 2018Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
17Perpres Nomor 75 Tahun 2014Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
18Inpres Nomor 1 Tahun 2016Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
19Permenko Nomor 12 Tahun 2015Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas
20Permenko Nomor 5 Tahun 2017Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Priorita
Pemanfaatan Aset Negara
21Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014Pengelolaan Barang Milik Negara
22PMK Nomor 111 Tahun 2016Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
23PMK Nomor 164 Tahun 2014Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
24PMK Nomor 246 Tahun 2014Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
25PMK Nomor 65 Tahun 2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
26PMK Nomor 78 Tahun 2014Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
27PMK Nomor 87 Tahun 2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
28Permendagri Nomor 19 Tahun 2016Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tanah
29Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012Pengelolaan Barang Milik Daerah
30Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960Tanah
31Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996Business Use Rights, Building Use Rights and Land Use Rights
32Perpres Nomor 148 Tahun 2015Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
33Perpres Nomor 56 Tahun 2017Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
34Perpres Nomor 71 Tahun 2012Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
35Kepmenko Nomor 4 Tahun 2016Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Prioritas
36PMK Nomor 21 Tahun 2017Tata Cara Pendanaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Lingkungan
37Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
38Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012Izin Lingkungan
Sampah Rumah Tangga
39Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008Pengelolaan Sampah
40Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
41Perpres Nomor 35 Tahun 2018Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik
Transportasi Perkotaan
42Perpres Nomor 98 Tahun 2015Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi
43Kepmenko Nomor 3 Tahun 2015Komposisi Pembenaan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan
Air Minum
44PP Nomor 121 Tahun 2015Pengusahaan Sumber Daya Air
45PP Nomor 122 Tahun 2015Sistem Penyediaan Air Minum
46Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2016Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan:atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
47Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2016Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Pemerintah Daerah
48Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014Pemerintah Daerah
49Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018Kerja Sama Daerah
id_ID
en_GB id_ID